Layanan baru dari ... PT Jasa Marga (Persero) Tbk baru-baru ini meluncurkan JM Access card, yakni kartu elektronik yang digunakan untuk pembayaran tol.

Berbeda dengan uang elektronik yang diterbitkan oleh bank, kartu JM access saat ini  hanya bisa digunakan untuk transaksi di jalan tol dan diterbitkan oleh Jasa Marga sendiri. 




Banyak orang mengisi waktu luang dengan mengisi kuis baik secara phisik artinya langsung di kertas.

Namun perkembangan zaman kuis sudah mudah dinikmati di layar kaca, kita bisa interaktif dengan memperhatikan tema yang dipandu oleh host/pembawa acara.






Hari ini saya kaget bukan kepalang , kok bisa ya...
Sempat tak percaya itulah kenyataannya tentang berita 2 hari yang beredar ;
' HOAX produk Aktivis  Ratna Sarumpaet '

Buat apa beliau melakukannya kita lihat proses hukumnya .


Ingat ini ;
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, menuturkan orang yang menebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif.

 Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.

 Rikwanto mengungkapkan, penebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.
Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

 "Jadi, hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya.
Perlu ada obyek dan subyek dari hoax ini," ujar Rikwanto di Dewan Pers, Jakarta,

Rikwanto menjelaskan, ujaran kebencian ini biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian
terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, antara lain suku, agama, aliran keagamaan,
keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual.

 "Ujaran kebencian atau hate speech ini dapat dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk,
jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik,
sampai pamflet," tuturnya.

 Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, dasar hukum penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam perubahan UU ITE. Dia memaparkan, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016

Baca juga ;


Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Semuel mengatakan, bicara hoax itu ada dua hal;
Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan.

Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)"

 "Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidak harmonisan di tengah masyarakat.
Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar,"

saya mengutip informasi dari laman ;

https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media

https://nasional.tempo.co/read/821644/mabes-polri-penyebar-hoax-diancam-hukuman-6-tahun-penjara


Kali ini saya coba ngereview tol yang ada di Indonesia yang telah dibangun sejak
era Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi.

Pembangunan jalan tol pertama tersebut dimulai pada 1973, dan inilah project tol yang telah dioperasikan pada 9 Maret 1978, yang dikenal dengan nama jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 46 km.
Sejak saat itu, pembangunan jalan bebas hambatan terus berlangsung.

Di era Presiden Soeharto, pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, total jalan tol yang beroperasi mencapai 490 km.



JIRR Cawang Peta






POLISI akan menilang pengemudi mobil yang menggunakan aplikasi GPS di telepon genggam atau handphone (HP). Peraturan yang sama berlaku bagi pengendara sepeda motor (tanpa kecuali).

"Untuk roda dua adalah pelanggaran karena gunakan HP dengan aplikasi (GPS). Artinya, yang gunakan HP sama juga, kalau roda empat gunakan HP, maka akan ditindak," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim


POLISI akan menilang pengemudi ojek online yang membuka GPS ataupun HP saat berkendara. Asosiasi Driver Online (ADO) meminta aturan tersebut tak hanya berlaku untuk anggota mereka.


Baca juga ;


SOLUSInya;

Pengendara mobil yang menggunakan aplikasi GPS yang terpisah dengan HP tidak akan ditilang. Penggunaan GPS pada kendaraan roda empat bukan pelanggaran lalu lintas,

Sedangkan  Larangan penggunaan HP saat berkendara memang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 UU 22/2009 itu berbunyi:

 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

Sanksi bagi pelanggar adalah hukuman penjara tiga bulan atau denda sebesar Rp 750 ribu. Hal ini tercatat dalam Pasal 283 yang menyebutkan:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak    Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."


kutipan  ; Detik/news









Berikut ini daftar dari 80 perusahaan yang tidak memiliki izin atau investasi bodong, yaitu ; Relis dari OJK
  1. PT Cakra Pelita Investa
  2. PT East Cape Mining Corporation (ECMC)
  3. PT Eka Pioneer Assetindo
  4. PT Exist Assetindo
  5. PT Glory Golden Indonesia
  6. PT Golden Bird (Index Golden Bird)
  7. PT Golden Traders Indonesia Syariah
  8. PT Grace Invexindo
  9. PT Indoboclub
  10. PT Indoglobal Samrey International
  11.  
  12. PT Investasi Mandiri
  13. PT Legion Artha Mulia
  14. Aset Profit
  15. Best Link
  16. Bisnis Cermat Anda
  17. BJ City
  18. Blak Blakan 2
  19. BMA21
  20. CV Kebun Mas Indonesia
  21. Exness Trading
  22. Gold Union
  23. HKDGOOD
  24. http://meabisnis.com
  25. IndoFxExpress.com
  26. Clash FX
  27. FBS
  28. Gainscope
  29. Global Intergold
  30. Boss Venture
  31. Manusia Membantu Manusia (MMM)
  32. Bermimpilah untuk Kebebasan
  33. dinding Ermind
  34. Sama sama Sejahtera (SSS)
  35. PT Hutara Surya Pratiwi
  36. PT Golden Mandiri Investama
  37. PT Keadilan Semesta
  38. PT Mahesa Alam Semesta
  39. sebagai
  40. Uang Tunai Bank (BFC)
  41. Di Swedia
  42. JP5000
  43. Kokajang Community
  44. KFC Club
  45. Money
  46. One Coin
  47. PT Buana Kemilau Persada (Mitra Gold)
  48. Profit Juara
  49. PT Baskara Gold
  50. PT Mitra Super Sejahtera Indonesia (MISSI)
  51. PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz)
  52. PT Sejati Maju Bersama
  53. PT Cakrabuana Suskes Indonesia
  54. Indo Success Club
  55. PT Alsi Investindo Utama
  56. Fa Liang
  57. PT Multi Sejahtera
  58. Q Net Internasional Ltd
  59. PT Sukses Bangun Indonesia
  60. PT Crown Indonesia Makmur
  61. GNR Coin
  62. Platinum Resign
  63. PT Alsi Investindo Utama
  64. PT Virgin Gold Mining Corporation
  65. PT Wein Group
  66. Bina Usaha Mitra Sehat Sejahtera (BUMSS)
  67. Rapid Gold and Currency Exchange
  68. Saranciptaonline
  69. Mayagold
  70. Ruame
  71. Amoeba Internasional
  72. Talk Fusion
  73. 2 Dollars Clubs
  74. Number One Community
  75. PT Inti Benua Indonesia
  76. PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)
  77. PT Inlife Indonesia
  78. Koperasi Segitiga Bermuda (ProfitWin 77)
  79. PT Cipta Multi Bisnis Group
  80. PT Mi One Global Indonesia
Jumlah itu termasuk temuan OJK ada sekitar 40 perusahaan investasi bodong sepanjang 2016. 
Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya karena itu yang baru dilaporkan masyarakat ke OJK, serta tindakan penegakkan hukum yang agresif dilakukan, seperti penghentian operasi, dan lainnya. Mohon dicermati oleh pelaku bisnis di Indonesia


Revisi ; 




Nara sumber ; OJK web



Bicara MLM tak lepas dari APLI,
Apa itu MLM?
MLM=  Multi Level Marketing/MLM termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan system berjenjang
sedangkan  APLI, merupakan singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, adalah suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung (Direct Selling/DS),  (Multi Level Marketing/MLM) di Indonesia.




Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam membahas revisi RUU Pemilu sekarang ini, baik DPR maupun Pemerintah seharusnya sudah tidak lagi membahas perlu tidaknya menerapkan Parliementary Threshold dan Presidential Threshold.

“Penentuan ambang batas seperti itu sudah tidak ada relevansinya pasca putusan MK tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden mulai tahun 2019 wajib dilaksanakan serentak pada hari yang sama,

Inilah kesimpulan yang terangkum;

10. Kesimpulannya, tdk perlu lagi ada verifikasi parpol jelang pemilu karena hanya buang waktu, tenaga dan biaya saja

9. Dengan putusan MK itu, maka semua partai akhirnya repot sendiri. Mulanya mrk bikin aturan akal2an utk batasi peserta pemilu

8. Verifikasi terhadap semua partai adalah perintah MK yg membatalkan pasal UU Parpol bahwa verifikasi wajib bg partai non parlemen

 7. Terungkap juga dalam sidang PTUN bhw banyak manipulasi dan kebohongan dlm verifikasi partai jelang pemilu 2014

 6. Sementara kenyataannya, seperti terbukti dlm fakta persidangan PT TUN Jakarta tahun 2014, verifikasi dilakukan KPU secara amatiran
5. Partai harus keluarkan uang  milyaran hanya untuk persiapan verifikasi menjelang pemilu. Ini pemborosan yg sia-sia
4. Verifikasi partai untuk kepentingan Pemilu, apalagi bagi partai2 yg sudah ikut pemilu sejak 1999 hanyalah buang2 waktu, tenaga dan biaya

3. Kalau sudah disahkan sebagai partai yg berbadan hukum, maka partai itu berhak ikut pemilu

2. Verifikasi hanya berguna bagi partai yg baru didirikan untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum


1. Dalam Pemilu 2019 nanti partai2 yang sudah berulangkali ikut Pemilu tdk perlu verifikasi lagi // @Yusrilihza_Mhd