Mempertanyakan .. Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK


Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam membahas revisi RUU Pemilu sekarang ini, baik DPR maupun Pemerintah seharusnya sudah tidak lagi membahas perlu tidaknya menerapkan Parliementary Threshold dan Presidential Threshold.

“Penentuan ambang batas seperti itu sudah tidak ada relevansinya pasca putusan MK tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden mulai tahun 2019 wajib dilaksanakan serentak pada hari yang sama,

Inilah kesimpulan yang terangkum;

10. Kesimpulannya, tdk perlu lagi ada verifikasi parpol jelang pemilu karena hanya buang waktu, tenaga dan biaya saja

9. Dengan putusan MK itu, maka semua partai akhirnya repot sendiri. Mulanya mrk bikin aturan akal2an utk batasi peserta pemilu

8. Verifikasi terhadap semua partai adalah perintah MK yg membatalkan pasal UU Parpol bahwa verifikasi wajib bg partai non parlemen

 7. Terungkap juga dalam sidang PTUN bhw banyak manipulasi dan kebohongan dlm verifikasi partai jelang pemilu 2014

 6. Sementara kenyataannya, seperti terbukti dlm fakta persidangan PT TUN Jakarta tahun 2014, verifikasi dilakukan KPU secara amatiran
5. Partai harus keluarkan uang  milyaran hanya untuk persiapan verifikasi menjelang pemilu. Ini pemborosan yg sia-sia
4. Verifikasi partai untuk kepentingan Pemilu, apalagi bagi partai2 yg sudah ikut pemilu sejak 1999 hanyalah buang2 waktu, tenaga dan biaya

3. Kalau sudah disahkan sebagai partai yg berbadan hukum, maka partai itu berhak ikut pemilu

2. Verifikasi hanya berguna bagi partai yg baru didirikan untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum


1. Dalam Pemilu 2019 nanti partai2 yang sudah berulangkali ikut Pemilu tdk perlu verifikasi lagi // @Yusrilihza_Mhd